SAMUDERANESIA.CO.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pengelolaan laut rendah emisi sekaligus memperluas perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Upaya ini dilakukan bersama Asosiasi Zero Emisi Indonesia (AZEI), salah satunya untuk mendukung target kawasan konservasi laut mencapai 30 persen dari total wilayah perairan Indonesia pada 2045.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Karbon Rendah Emisi Sektor Kelautan dan Perikanan antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) KKP dan AZEI di Jakarta, Senin (5/10).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kolaborasi ini menjadi bagian dari penguatan paradigma Ekonomi Biru yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 serta Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menurut Trenggono, kompleksitas tantangan pengelolaan kelautan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari asosiasi, dunia usaha, lembaga riset, hingga mitra pembangunan. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperkuat inovasi dan mempercepat pelaksanaan program di lapangan.
“Pengelolaan kelautan menghadapi tantangan yang semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Peran asosiasi, dunia usaha, lembaga riset, serta mitra pembangunan menjadi penting untuk memperkuat inovasi dan mempercepat implementasi program di lapangan,” ujar Trenggono dalam siaran resmi KKP, Selasa (13/10).
Kolaborasi KKP dan AZEI juga diharapkan mendukung perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen dari total wilayah perairan Indonesia atau sekitar 97,5 juta hektare pada 2045.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara menjelaskan, kesepakatan tersebut mencakup enam ruang lingkup kerja sama. Di antaranya pengembangan mobilitas dan infrastruktur rendah emisi, sistem pengelolaan karbon biru, penguatan pengelolaan sampah, serta pengembangan ekosistem pergaraman berkelanjutan.
Kerja sama itu juga meliputi pengembangan inovasi pembiayaan proyek karbon biru serta publikasi dan diseminasi informasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Menurut Koswara, kemitraan dengan AZEI diharapkan memperkuat pelaksanaan tiga program utama KKP di bidang pengelolaan kelautan, yakni Proteksi, Pelaut, dan Sebasah.
Proteksi atau Program Restorasi Ekosistem dan Konservasi diarahkan untuk memperluas kawasan konservasi laut serta merehabilitasi mangrove yang berperan dalam penyerapan karbon.
Sementara itu, Pelaut atau Program Pulau dan Laut Sehat untuk Ekonomi Kuat berfokus pada pengembangan pulau-pulau kecil berbasis ekosistem secara terintegrasi, termasuk mendorong pemanfaatan dan hilirisasi sumber daya kelautan.
Adapun Sebasah atau Laut Sehat Bebas Sampah menyasar penanganan sampah laut melalui pendekatan ekonomi sirkular. Upaya tersebut mencakup kawasan pesisir, muara sungai, pulau-pulau kecil, pelabuhan, serta aktivitas kapal.
Koswara menilai AZEI memiliki kapasitas untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dalam aspek teknologi, pembiayaan, dan investasi. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat mendorong gagasan pengelolaan kelautan rendah emisi menjadi program nyata.
“AZEI memiliki kepakaran dan platform lintas sektor yang dapat mempertemukan kepemimpinan, jaringan teknologi, pembiayaan, hingga investasi. Kami berharap kemitraan ini dapat memastikan gagasan kelautan rendah emisi tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi diwujudkan menjadi program yang konkret dan memberikan manfaat di lapangan,” kata Koswara.
Ia berharap kesepakatan tersebut segera ditindaklanjuti melalui program terukur dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas ekosistem laut sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir di Indonesia.(zee)
