APINDO dan Pemprov Maluku Utara Dorong Rumput Laut sebagai Alternatif Diversifikasi Ekonomi

SAMUDERANESIA.CO.ID — Pengembangan rumput laut menjadi salah satu peluang investasi yang dibahas dalam APINDO–Maluku Utara Business Forum bertajuk “Unlocking North Maluku’s Investment Potential”. Komoditas kelautan ini dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan tidak hanya melalui budi daya, tetapi juga pengolahan hingga pemasaran.

Forum yang digelar di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Rabu (16/9/2026), mempertemukan pemerintah daerah dan dunia usaha untuk membahas potensi investasi serta pengembangan sektor ekonomi di Maluku Utara.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan investasi yang masuk ke suatu daerah perlu memiliki keterkaitan dengan perekonomian dan pelaku usaha lokal. Menurutnya, besarnya modal yang ditanamkan belum menjadi ukuran tunggal keberhasilan investasi apabila manfaat ekonominya tidak ikut tumbuh di daerah.

“Bagi kami, investasi tidak boleh berhenti pada masuknya modal ke suatu daerah. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana investasi tersebut menciptakan pengakaran ekonomi atau economic embedment,” ujar Shinta.

Ia mengatakan keterlibatan perusahaan lokal, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta pemasok menjadi bagian penting dalam membangun rantai nilai. Dengan keterlibatan tersebut, aktivitas ekonomi diharapkan tidak berhenti pada produksi, tetapi berkembang hingga pengolahan dan pemasaran.

“Kita harus membangun rantai nilai dari produksi, pengolahan, standardisasi, logistik, hingga pemasaran dan ekspor,” katanya.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan pengembangan sektor kelautan menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas sumber pertumbuhan ekonomi. Hal itu dilakukan agar perkembangan ekonomi Maluku Utara tidak hanya bergantung pada satu sektor.

“Sekarang kita ingin melakukan diversifikasi ekonomi agar pertumbuhan Maluku Utara tidak hanya bergantung pada satu sektor,” ujar Sherly.

Menurut Sherly, potensi kelautan Maluku Utara cukup besar mengingat sekitar 76 persen wilayah provinsi tersebut merupakan laut. Wilayah itu mencakup tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 716, 717, dan 718, dengan potensi perikanan sekitar 1,1 juta ton per tahun.

Selain perikanan tangkap, pemerintah daerah juga melihat peluang pengembangan budi daya rumput laut. Potensi lahan untuk komoditas tersebut disebut mencapai sekitar 592 ribu hektare.

Sherly mengatakan potensi rumput laut perlu dikembangkan lebih jauh sehingga tidak hanya menghasilkan komoditas budi daya. Menurutnya, rumput laut dapat masuk ke berbagai kegiatan pengolahan dan menghasilkan produk bernilai tambah, termasuk agar-agar, kosmetik, hingga bahan untuk industri farmasi.

Pengembangan dari hulu hingga hilir itu dinilai dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus memperkuat rantai nilai di dalam daerah. Dengan demikian, rumput laut tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk olahan.

Namun, Sherly mengingatkan pengembangan budi daya rumput laut membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan. Ia menyebut pemberian bantuan bibit saja belum cukup untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan usaha secara mandiri.

“Pengalaman kami menunjukkan bahwa bantuan bibit rumput laut saja tidak cukup. Harus ada pendampingan. Tidak cukup hanya satu atau dua kali, tetapi setidaknya satu tahun sampai masyarakat memiliki kebiasaan dan kemampuan untuk menjalankannya secara mandiri,” jelasnya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara membuka peluang kolaborasi dengan pelaku industri dan tenaga ahli untuk melakukan kajian teknis sebelum pengembangan rumput laut dilakukan. Kajian tersebut mencakup kondisi perairan, lokasi budi daya, aspek logistik, serta faktor lain yang berkaitan dengan kelayakan pengembangan.

Menurut Sherly, survei secara langsung diperlukan agar rencana pengembangan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan risiko kegagalan dapat ditekan.

“Kalau ada tim ahli secara teknis yang bisa turun langsung melakukan survei, melihat kondisi air, logistik, lokasi, dan berbagai hal lainnya, itu akan membantu kami agar risiko kegagalannya lebih kecil,” katanya.

Peluang tersebut juga mendapat perhatian dari Ketua Umum Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (ASTRULI) Mc Donny W. Nagasan. Ia melihat Maluku Utara memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan rumput laut, baik di pasar domestik maupun internasional.

“Kami melihat bahwa benar di Maluku Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan rumput laut yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Donny.

Pengembangan rumput laut dinilai dapat membuka mata rantai usaha baru apabila dilakukan secara terintegrasi, mulai dari budi daya, pengolahan, standardisasi, logistik hingga pemasaran. Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam setiap tahapan juga menjadi bagian penting agar aktivitas investasi memiliki keterkaitan dengan ekonomi daerah.

Bagi APINDO, pola tersebut sejalan dengan upaya mendorong investasi yang memberikan dampak lebih luas bagi daerah. Investasi diharapkan tidak hanya menghadirkan modal dan proyek, tetapi juga memperkuat usaha lokal serta menciptakan nilai tambah bagi perekonomian Maluku Utara.(zee)

Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani menyerahkan cendera mata kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam APINDO–Maluku Utara Business Forum di Jakarta, Rabu (16/9/2026)/Dok. Zefannya Gemely

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *