SAMUDERANESIA.CO.ID – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan arah kebijakan Indonesia dalam mengelola sumber daya laut melalui pendekatan Ekonomi Biru pada forum AT ONE Impact Week 2026 di Singapura, Rabu (16/9/2026). Salah satu agenda yang disampaikan adalah target perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen wilayah perairan Indonesia pada 2045.
Paparan tersebut disampaikan dalam sesi Ocean Ecosystem yang dihadiri para pemimpin global, investor, ilmuwan, serta organisasi filantropi. Dalam kesempatan itu, Trenggono menjelaskan bahwa Ekonomi Biru tidak hanya berkaitan dengan program sektoral, tetapi menjadi bagian dari arah pengelolaan laut yang menggabungkan aspek konservasi, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Menurut Trenggono, kebijakan Ekonomi Biru diperlukan untuk menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi sektor kelautan, termasuk perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, serta kebutuhan untuk memastikan pembangunan ekonomi dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.
“Indonesia memajukan agenda Ekonomi Biru melalui lima prioritas utama. Pertama, memperluas kawasan konservasi laut hingga mencakup 30 persen dari wilayah perairan kami pada tahun 2045. Kedua, menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan,” ujar Trenggono, Rabu (16/9).
Lima kebijakan Ekonomi Biru yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya perikanan berkelanjutan, pengelolaan serta pengawasan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik di laut dengan melibatkan masyarakat.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya mengubah pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya laut. Pengelolaan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada sektor kelautan.
“Pendekatan kami didasarkan pada prinsip sederhana, perlindungan laut dan pertumbuhan ekonomi tidak boleh dilihat sebagai tujuan yang saling bersaing. Keduanya harus maju bersama. Tujuan kami tidak hanya untuk mengonservasi ekosistem, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung padanya,” tegasnya.
Dalam forum internasional tersebut, Trenggono juga menyoroti pentingnya kolaborasi dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Menurutnya, persoalan kelautan tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, mengingat terdapat berbagai pihak yang memiliki kepentingan sekaligus peran dalam pengelolaan laut.
“Melindungi laut membutuhkan gotong royong global. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, begitu pula dunia usaha, ilmuwan, dan lembaga filantropi. Ketika seluruh pihak bersatu, komitmen dapat diwujudkan menjadi aksi dan dampak yang nyata,” ujarnya.
Selain memaparkan kebijakan Ekonomi Biru Indonesia, Trenggono juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral selama berada di Singapura. Pertemuan dilakukan antara lain dengan Chairman TPC (Tsao Pao Chee) Frederick Chavalit Tsao, Founder NO.17 Foundation Tai Sook Yee, serta Head of Group Corporate Partnerships TPC Alice Ong.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kerja sama internasional untuk mendukung agenda Ekonomi Biru Indonesia. Sejumlah bidang yang dibahas mencakup blue carbon, ocean stewardship, serta pengembangan ekonomi pesisir yang berkelanjutan.
Pembahasan kerja sama juga diarahkan pada peluang investasi, pembiayaan inovatif, kemitraan strategis, dan pengembangan proyek yang memiliki dampak terhadap aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi.
Melalui rangkaian agenda tersebut, Indonesia memperkenalkan pendekatan pengelolaan laut yang menghubungkan kepentingan konservasi dengan pemanfaatan ekonomi secara berkelanjutan. Target kawasan konservasi laut sebesar 30 persen pada 2045 menjadi salah satu bagian dari arah kebijakan tersebut.
Penguatan Ekonomi Biru juga diarahkan agar manfaat pengelolaan sumber daya laut dapat dirasakan masyarakat pesisir. Dengan menjaga kesehatan ekosistem sekaligus mengembangkan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah menempatkan sektor kelautan sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang Indonesia. (zee)
