SAMUDERANESIA.CO.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat langkah pengembangan ekosistem karbon biru nasional dengan menjajaki kerja sama strategis bersama Rubicon Carbon, perusahaan solusi karbon asal Amerika Serikat. Kolaborasi ini diarahkan untuk mempercepat pengembangan proyek karbon biru berintegritas tinggi sekaligus mendukung target mitigasi perubahan iklim dan penguatan ekonomi biru Indonesia.
Kerja sama tersebut membuka peluang investasi di sektor karbon, pengembangan teknologi pemantauan ekosistem pesisir, hingga skema pembiayaan inovatif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ekosistem karbon biru nasional, meliputi mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Sejalan dengan itu, KKP juga tengah menyiapkan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor kelautan guna memperkuat implementasi kebijakan karbon biru.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah revitalisasi kawasan pesisir Pantai Utara Jawa melalui restorasi mangrove yang dipadukan dengan perbaikan sistem budidaya tambak. Program tersebut diharapkan mampu memulihkan kawasan pesisir yang telah mengalami degradasi selama puluhan tahun sekaligus meningkatkan kapasitas penyerapan karbon dan produktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
“Salah satu fokus pengembangan saat ini adalah revitalisasi kawasan pesisir Pantai Utara Jawa melalui restorasi mangrove yang dipadukan dengan perbaikan sistem budidaya tambak. Program ini diarahkan untuk memulihkan kawasan pesisir yang mengalami degradasi selama puluhan tahun sekaligus meningkatkan kapasitas penyerapan karbon dan produktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Menteri Trenggono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Dalam pertemuan dengan jajaran Rubicon Carbon di Kantor KKP, Menteri Trenggono memaparkan sejumlah program strategis karbon biru nasional. Di antaranya pengembangan proyek restorasi mangrove skala besar di Pantai Utara Jawa, penguatan pengelolaan kawasan konservasi laut, serta pemanfaatan teknologi pemantauan untuk mengukur kondisi mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Menurutnya, teknologi tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan data karbon biru yang kredibel dan memenuhi standar internasional.
Melalui kemitraan ini, KKP dan Rubicon Carbon akan menjajaki penyusunan studi kelayakan, pengembangan proyek percontohan, mobilisasi investasi, hingga membuka akses terhadap pasar karbon internasional. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan proyek karbon biru berkualitas tinggi yang memenuhi standar global sekaligus menarik minat pembeli kredit karbon sejak tahap awal pengembangan.
Head of Asia and Head of Asset Management Rubicon Carbon, Flora Ji, menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Indonesia dalam upaya pemulihan ekosistem mangrove. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menjadi contoh dunia dalam pengembangan proyek karbon biru berbasis restorasi pesisir.
“Kami melihat hal ini sebagai kepemimpinan sejati di pasar dalam memulihkan dan melestarikan mangrove. Dari pihak kami, kami sangat menantikan kerja sama dengan KKP, serta menjajaki bagaimana mengembangkan proyek tingkat lanskap yang berkualitas tinggi di Indonesia. Kami berharap dapat menjadikannya contoh berskala kelas dunia tentang bagaimana mereplikasi solusi-solusi ini untuk memulihkan mangrove di seluruh dunia,” ujar Flora Ji.
Sementara itu, Chief Market Relations Officer Rubicon Carbon, Filipe Blackwood Oliveira, menegaskan komitmen perusahaannya untuk memastikan pengembangan karbon biru tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam jangka panjang.
“Kami berkomitmen untuk membantu masyarakat serta memastikan mereka memperoleh kemakmuran yang berkelanjutan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi hingga puluhan tahun ke depan. Kami hadir untuk memberikan dampak yang nyata,” katanya.
KKP menegaskan seluruh pengembangan karbon biru akan mengedepankan prinsip keberlanjutan, tata kelola yang baik, transparansi, serta pelibatan aktif masyarakat pesisir sebagai penerima manfaat utama. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diyakini akan menjadi fondasi penting dalam mempercepat pengembangan karbon biru sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi biru Indonesia.
Melalui inisiatif ini, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi salah satu pemilik ekosistem karbon biru terbesar di dunia, tetapi juga menjadi pusat pengembangan proyek karbon biru berstandar internasional yang mampu memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial secara berkelanjutan.
