SAMUDERANESIA.CO.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pemulihan usaha masyarakat kelautan dan perikanan yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Oktober 2026, sebanyak 5.729,33 hektare tambak dan kolam budi daya ikan telah kembali beroperasi, disertai penyaluran bantuan bagi nelayan, pengolah hasil perikanan, dan petambak garam.
Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pemulihan pascabencana menjadi prioritas untuk memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan usaha dan aktivitas ekonominya.
“Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kami terus mendorong program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di wilayah terdampak bencana Sumatera, prioritas kami adalah mempercepat pemulihan agar masyarakat dapat kembali menjalankan usaha dan aktivitas ekonominya,” ujar Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Bencana yang melanda tiga provinsi tersebut berdampak pada berbagai kelompok usaha. Tercatat sebanyak 2.742 nelayan, 16.023 pembudidaya ikan, 364 unit pengolah ikan, serta 1.095 petambak garam terdampak.
Kerusakan juga mencakup 2.041 sarana penangkapan ikan, 31.248 hektare lahan tambak dan kolam beserta prasarana pendukung, serta 2.053 unit keramba. Selain itu, kawasan tambak garam di enam kabupaten/kota turut terdampak bencana.
Untuk membantu nelayan kembali melaut, KKP menyalurkan 129 unit mesin kapal penangkap ikan dan 302 paket alat penangkapan ikan. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung pemulihan sarana usaha agar aktivitas penangkapan ikan dapat kembali berjalan.
Di sektor pengolahan hasil perikanan, KKP memberikan 366 unit coolbox dan paket peralatan pengolahan. Dukungan ini diharapkan membantu pelaku usaha menjaga penanganan hasil tangkapan sekaligus memulihkan kegiatan produksi.
Trenggono menegaskan, pemulihan tidak hanya berfokus pada satu sektor, tetapi mencakup seluruh mata rantai usaha kelautan dan perikanan, mulai dari penangkapan, budi daya, pengolahan hasil perikanan, hingga produksi garam rakyat.
“Pemulihan harus menjangkau seluruh mata rantai usaha, mulai dari penangkapan dan budi daya hingga pengolahan hasil perikanan dan produksi garam. Karena itu, kami terus mempercepat rehabilitasi sarana yang terdampak agar masyarakat memiliki dukungan untuk kembali produktif dan mengembangkan usahanya,” katanya.
Sementara itu, pada sektor garam rakyat, KKP merehabilitasi 506 dapur perebusan garam yang tersebar di lima kabupaten di Aceh. Untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, kementerian juga mengerahkan 12 unit ekskavator di wilayah terdampak.
Melalui berbagai langkah tersebut, KKP berupaya memulihkan sarana produksi dan memperkuat kembali kegiatan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan. Keberlanjutan pemulihan diharapkan dapat membantu nelayan, pembudidaya, pengolah hasil perikanan, dan petambak garam kembali produktif serta mempertahankan mata pencaharian mereka. (zee)
