SAMUDERANESIA.CO.ID – Penambahan kekuatan kapal selam Indonesia masih menunggu keputusan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Di tengah proses pembangunan kapal selam Scorpène yang diperkirakan memerlukan waktu tujuh hingga delapan tahun, TNI Angkatan Laut (TNI AL) membuka kemungkinan penggunaan kapal selam interim.
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan, sejumlah negara telah menawarkan kapal selam kepada Indonesia. Namun, tawaran tersebut belum berujung pada keputusan pengadaan karena kewenangan berada di Kemhan.
“Kemungkinan adanya kapal selam interim ada beberapa negara yang sudah menawarkan, dan bisa jadi kita akan membeli dari beberapa negara yang sudah menawarkan itu. Namun, keputusannya semua berada di Kementerian Pertahanan,” kata Ali dalam Seminar Nasional Hiu Kencana 2026 di Seskoal, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Sambil menunggu proses tersebut, TNI AL masih mengoperasikan empat kapal selam yang dimiliki saat ini. Armada itu terdiri atas satu kapal selam kelas Cakra dan tiga kapal selam kelas Nagapasa.
Di sisi lain, persiapan untuk menerima dan mengoperasikan Scorpène terus berjalan. TNI AL telah membentuk satuan tugas yang bekerja bersama PT PAL dan Naval Group dari Prancis. Sejumlah personel TNI AL dan PT PAL juga telah mengikuti pembelajaran di Prancis.
Penguatan kemampuan bawah laut tidak hanya dilakukan melalui kapal selam berawak. PT PAL juga tengah mengembangkan kapal selam otonom tanpa awak atau KSOT. TNI AL turut membuka kemungkinan penggunaan kapal selam berukuran kecil atau midget submarine.
Pengembangan sejumlah platform tersebut menunjukkan bahwa kemampuan bawah laut tidak hanya bertumpu pada kapal selam konvensional. Teknologi tanpa awak juga mulai menjadi bagian dari pembahasan pengembangan kemampuan operasi bawah permukaan.
Scorpène sendiri akan membawa teknologi baterai lithium-ion yang berbeda dari kapal selam sebelumnya yang menggunakan baterai lead-acid. Menurut Ali, teknologi tersebut memberikan keuntungan dari sisi pemeliharaan.
“Dibandingkan dengan kapal selam sebelumnya yang menggunakan lead acid battery, itu sebenarnya pemeliharaannya akan lebih mudah, akan lebih simple,” ujar Ali.
Selain persoalan kapal selam, Seminar Nasional Hiu Kencana 2026 juga menjadi forum untuk membahas pengembangan kemampuan maritim Indonesia. Salah satu yang turut menjadi perhatian adalah rencana pemanfaatan kapal induk Italia ITS Giuseppe Garibaldi.
Ali mengatakan penggunaan Garibaldi akan menyesuaikan dengan jenis operasi. Untuk operasi militer perang, kapal tersebut kemungkinan akan mendapat pengawalan dari unsur kapal perang TNI AL, termasuk fregat yang telah dimiliki.
Sementara dalam operasi militer selain perang (OMSP), seperti penanggulangan bencana dan operasi kemanusiaan, pola penggunaannya berbeda dan tidak selalu membutuhkan pengawalan.
“Untuk kepentingan operasi militer untuk perang kemungkinan besar pasti dikawal oleh fregat-fregat yang sudah kita miliki. Kemudian kalau untuk OMSP, untuk bencana, penanggulangan bencana, operasi kemanusiaan itu tidak perlu dikawal,” jelas Ali.
Garibaldi juga disiapkan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kapal tersebut dapat membawa lebih dari 10 helikopter, termasuk helikopter dari unsur TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara.
Kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan ketika terjadi karhutla di wilayah yang berada dekat dengan laut. Helikopter yang beroperasi dari kapal dapat mengambil air menggunakan water bucket untuk kemudian membawanya ke lokasi kebakaran.
“Untuk karhutla, ini kan dekat laut. Kapal induk ini langsung bisa mengambil air dengan water bucket, langsung dibawa ke daerah titik api. Ini lebih efektif dan lebih efisien melalui heli,” kata Ali.
Selain untuk penanganan karhutla, Garibaldi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung distribusi logistik ketika terjadi bencana. Kapal tersebut dapat berfungsi sebagai pangkalan bergerak di laut selama operasi kemanusiaan berlangsung.
Pembahasan dalam Seminar Nasional Hiu Kencana 2026 turut menyoroti Integrated Maritime Surveillance System sebagai bagian dari penguatan pengawasan wilayah maritim. Sistem tersebut mencakup integrasi sensor, sistem komando dan kendali, wahana tanpa awak, serta berbagai kemampuan pengawasan maritim.
Melalui integrasi tersebut, kemampuan deteksi dan pemantauan ruang maritim, termasuk wilayah bawah permukaan, menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam pengembangan pertahanan maritim Indonesia.(zee)
