SAMUDERANESIA.CO.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kinerja positif sepanjang tahun 2025 dengan berhasil menambah luas kawasan konservasi laut nasional sebesar 1,09 juta hektare. Capaian tersebut melampaui target awal 700 ribu hektare, sehingga total kawasan konservasi laut Indonesia kini mencapai 30,9 juta hektare.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, mengatakan bahwa dari total luasan tersebut, kawasan konservasi yang dikelola secara efektif telah mencapai 19,27 juta hektare atau melampaui target 18,5 juta hektare.
“Capaian ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, mitra konservasi, serta kerja sama bilateral dan multilateral. Ke depan, upaya ini akan semakin diperkuat melalui PROTEKSI atau Program Terpadu Restorasi Ekosistem dan Konservasi,” ujar Koswara dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Selain perluasan kawasan konservasi, KKP juga mencatat kemajuan signifikan dalam konservasi spesies dan sumber daya genetik. Sepanjang 2025, pengelolaan pemanfaatan terhadap 420 spesies perikanan terealisasi 100 persen. Di sisi perlindungan, pemerintah menetapkan 48 jenis biota laut sebagai spesies dilindungi melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sejalan dengan penguatan kebijakan Ekonomi Biru, KKP turut mendorong pengelolaan karbon biru melalui perencanaan, penyusunan regulasi, serta pemutakhiran data ekosistem pesisir dan laut dangkal. Hingga 2025, telah disiapkan 20 lokasi perencanaan karbon biru, dengan lima lokasi di antaranya telah terdaftar dalam Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim (SRN PPI), baik di kawasan konservasi maupun nonkonservasi.
Dalam mendukung kebijakan tersebut, KKP menerbitkan sejumlah regulasi, antara lain Manual Pengukuran Karbon Biru Padang Lamun serta Keputusan Direktur Jenderal terkait pembentukan kelompok kerja penyusunan informasi terumbu karang dan padang lamun nasional. Data terbaru menunjukkan total habitat bentik laut dangkal Indonesia mencapai 2,27 juta hektare yang mencakup terumbu karang, padang lamun, makroalga, serta substrat dasar yang berpotensi direhabilitasi.
Upaya pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga terus diperkuat melalui rehabilitasi mangrove dan lamun di berbagai daerah. KKP bahkan mulai mengembangkan Kawasan Mangrove Nasional di Kamal Muara, Jakarta, yang dirancang sebagai pusat rehabilitasi, konservasi, edukasi, serta wisata mangrove berbasis masyarakat.
Dalam hal penanganan sampah laut, KKP menjalankan program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dan pemerintah daerah guna menekan aliran sampah dari darat ke laut.
Pada sektor ekonomi, KKP turut mempercepat program swasembada garam nasional melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Tahun 2025, pembangunan tahap pertama Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, mulai dilaksanakan dengan target produksi mencapai 200 ton per hektare. Program ini dilanjutkan dengan revitalisasi tambak garam rakyat di sejumlah daerah sentra seperti Cirebon, Indramayu, Pati, dan Sabu Raijua, yang ditargetkan meningkatkan kapasitas produksi hingga 30 persen dan kualitas garam menjadi K1. Seluruh kegiatan tersebut tercatat menyerap 1.180 tenaga kerja pada fase konstruksi.
KKP juga menorehkan capaian pada sektor jasa bahari yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi biru, antara lain melalui implementasi rig to reef, pengembangan sistem pemantauan reklamasi berbasis digital, perluasan perdagangan karbon biru, serta peningkatan tata kelola wisata bahari. Dari sektor ini, KKP mencatat PNBP sebesar Rp38,43 miliar dan nilai investasi mencapai Rp1,49 triliun, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembinaan 36 Kampung Lautra di sekitar kawasan konservasi.
Koswara menegaskan, seluruh capaian tersebut mencerminkan konsistensi KKP dalam menyeimbangkan perlindungan ekosistem laut dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
“Ekonomi Biru kami dorong sebagai strategi pembangunan yang melindungi laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Koswara.
Seluruh upaya tersebut sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menempatkan Ekonomi Biru sebagai arah utama pembangunan kelautan dan perikanan nasional, guna memastikan laut Indonesia tetap lestari, produktif, dan berkeadilan bagi generasi kini dan mendatang.
