SAMUDERNESIA.CO.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun baseline emisi gas rumah kaca (GRK) dari ekosistem lamun melalui workshop teknis yang digelar di Jakarta, Kamis (12/3), sebagai langkah memperkuat tata kelola karbon biru nasional sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kelautan dalam upaya pengendalian perubahan iklim.
Penyusunan baseline tersebut dilakukan melalui Workshop Teknis Penyepakatan Baseline GRK Lamun dan Tata Kelola Data Emisi Sektor Kelautan dan Perikanan yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, akademisi, serta berbagai mitra. Forum ini menjadi wadah untuk menyepakati metodologi penghitungan emisi lamun sekaligus memperkuat sistem pengelolaan data emisi sektor kelautan dan perikanan agar lebih terintegrasi dan kredibel.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara mengatakan penetapan baseline emisi lamun merupakan langkah awal dalam membangun fondasi pengelolaan karbon biru nasional. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar ilmiah untuk mengukur kontribusi ekosistem pesisir dalam menyerap maupun melepaskan emisi gas rumah kaca.
“Data baseline emisi lamun akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Ekosistem lamun merupakan tumbuhan laut yang hidup di perairan dangkal dan memiliki kemampuan menyerap serta menyimpan karbon dalam sedimen laut. Bersama mangrove dan terumbu karang, lamun menjadi bagian penting dari strategi mitigasi perubahan iklim berbasis alam atau karbon biru.
Penetapan baseline emisi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi awal cadangan karbon sekaligus mengidentifikasi potensi emisi yang dapat timbul akibat perubahan atau gangguan terhadap ekosistem lamun. Informasi tersebut nantinya menjadi dasar dalam penyusunan skenario penurunan emisi serta penguatan kebijakan pengelolaan ekosistem pesisir secara berkelanjutan.
Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung menambahkan bahwa penguatan metodologi dan tata kelola data emisi sektor kelautan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan kelautan yang berkelanjutan.
“Penyusunan metodologi dalam menetapkan baseline emisi lamun ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola data emisi sektor kelautan dan perikanan agar lebih terintegrasi dan kredibel, sekaligus mendukung kontribusi ekosistem pesisir dalam agenda mitigasi perubahan iklim,” jelasnya.
Sementara itu, pakar perubahan iklim dari IPB University, Rizaldi Boer menilai pendekatan ilmiah dalam penetapan baseline emisi lamun penting untuk memastikan kontribusi sektor kelautan terhadap pengendalian perubahan iklim dapat diukur secara lebih akurat.
Workshop tersebut juga menekankan pentingnya penguatan sistem data emisi sektor kelautan dan perikanan yang terintegrasi guna mendukung pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kontribusi sektor kelautan dalam pengendalian perubahan iklim secara transparan dan akuntabel.
Baseline emisi GRK dari ekosistem lamun diharapkan menjadi fondasi awal pengembangan sistem karbon biru sektor kelautan dan perikanan. Ke depan, sistem ini akan terus diperkuat melalui peningkatan kualitas data aktivitas, pengembangan faktor emisi nasional yang lebih spesifik, serta verifikasi lapangan untuk menekan ketidakpastian data.
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan ekonomi biru, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menegaskan bahwa perlindungan ekosistem pesisir seperti lamun, mangrove, dan terumbu karang merupakan investasi jangka panjang bagi ketahanan pangan, mitigasi perubahan iklim, serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
