SAMUDERANESIA.CO.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) tidak hanya memberikan dampak ekonomi langsung bagi negara, tetapi juga menjadi upaya nyata dalam menjaga kelestarian ekosistem laut, memperkuat kapasitas masyarakat pesisir, dan membuka peluang kerja.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yang digelar di Jakarta, Selasa (15/7). Menurutnya, KKPRL telah menjadi instrumen strategis yang menjembatani antara perencanaan ruang dan realisasi investasi di laut.
“Integrasi penataan ruang laut dan darat harus menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika ruang ditata dengan bijak, lingkungan dijaga dan ekonomi tumbuh secara inklusif, maka masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil akan berdiri sejajar sebagai bagian dari pembangunan nasional,” ujar Trenggono.
Rakernis Penataan Ruang Laut ini dihadiri oleh para gubernur, kementerian dan lembaga terkait, pelaku usaha, asosiasi, perguruan tinggi, serta mitra kerja dan NGO. Tujuannya adalah menyelaraskan perencanaan tata ruang laut dengan ekonomi biru di seluruh tingkatan pemerintahan, sekaligus memperkuat komitmen pemangku kepentingan dalam mewujudkan penataan ruang laut yang berkelanjutan.
Menteri Trenggono mengingatkan bahwa tanpa perencanaan yang terpadu antara ruang darat dan laut, akan terus terjadi potensi konflik pemanfaatan ruang, tumpang tindih kebijakan, hingga inefisiensi investasi, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan titik temu dua wilayah perencanaan tersebut.
Untuk itu, diperlukan komitmen nyata dari seluruh pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah dalam mempercepat integrasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Selain itu, pemanfaatan ruang laut juga harus memperhatikan kearifan lokal dan dilakukan melalui mekanisme perizinan atau KKPRL, bukan melalui mekanisme hak.
“Sinkronisasi sangat penting agar arah pembangunan nasional dan wilayah berjalan harmonis, mendukung ekonomi biru, melindungi ekosistem pesisir, dan menjamin kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tegasnya.
KKP Jalin Sinergi dengan Pemangku Kepentingan
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa ruang laut memiliki posisi strategis dalam dokumen RTRWN maupun RTRWP. Ia menekankan pentingnya sinergi antara ruang laut dan darat sebagai bagian integral dari struktur dan pola ruang nasional maupun daerah.
“Ruang laut bukan entitas terpisah, tetapi bagian integral dari struktur dan pola ruang nasional dan daerah. Artinya, perencanaan wilayah darat dan laut harus saling terhubung dan mendukung satu sama lain,” ujar Kartika.
Melalui diskusi yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan, KKP berharap dapat menghasilkan strategi dan rekomendasi teknis yang aplikatif guna mempercepat pembangunan berkelanjutan berbasis ruang laut, sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.
Sebagai wujud konkret dari sinergitas tersebut, KKP menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Danareksa (Persero) dan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YKCI). Di samping itu, KKP juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, dan LSM atas kepatuhan terhadap pelaksanaan KKPRL dan komitmen terhadap penataan ruang laut yang tertib dan berkelanjutan.
Melalui pendekatan tata ruang yang terintegrasi, Menteri Trenggono meyakini bahwa pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir.
